DAERAH

POLITIK

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

BP Batam Siapkan Aplikasi IBOSS, Perizinan Kepelabuhanan Akan Semakin Mudah

By On September 17, 2021



Usai pengesahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, mengamanatkan BP Batam sebagai regulator di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, mendapat kewenangan yang lebih luas dalam hal perizinan, sehingga harapan pelaku usaha terkait kendala birokrasi perizinan di wilayah KPBPB Batam yang selama ini ada, dapat ditangani lebih cepat.

Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Muhammad Rudi pada suatu kesempatan wawancara menyampaikan akan banyaknya keistimewaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, Bintan, dan Karimun paska pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2021. Pasalnya perizinan sudah diberikan dari Kementerian / Lembaga yang berurusan di Kota Batam akan dilimpahkan kepada regulator di daerah.

Lebih lanjut, ia menerangkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2021 merupakan kebijakan strategis pengelolaan KPBPB Batam, Bintan, dan Karimun untuk meningkatkan ekosistem investasi untuk pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja, serta peningkatan daya saing kawasan. KPBPB intinya adalah kebijakan fiskal untuk pemulihan ekonomi dan investasi guna percepatan ekonomi.

Adapun daftar perizinan berusaha yang menjadi kewenangan BP Batam adalah 67 jenis perizinan dari 8 sektor (Sektor Transportasi Bidang Kepelabuhanan, Sektor Kesehatan, Sektor Perdagangan, Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian, Sektor Sumber Daya Air, Limbah, dan Lingkungan, Sektor Kehutanan, Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Sektor Kelautan dan Perikanan).

Sejalan dengan hal tersebut, BP Batam terus menggesa terobosan besar yang akan lebih mempersingkat dan mempermudah seluruh perizinan, guna meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha di KPBPB Batam. Salah satu yang menjadi konsen, adalah penyempurnaan pelayanan berbasis elektronik Indonesia Batam Online Single Submission atau IBOSS.

Khusus di bidang kepelabuhanan, setelah mendapat pelimpahan dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas pelabuhan (KSOP) per tanggal 14 Agustus 2021, pelayanan perizinan sektor transportasi bidang kepelabuhanan telah dilayani dan diterbitkan oleh BP Batam dalam hal ini Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Harlas Buana, saat kami temui siang ini, memaparkan bahwa proses persiapan sistem online ini telah sampai pada tahap finalisasi, dan diharapkan dapat mulai dimanfaatkan pelaku usaha pada akhir September 2021 mendatang.

"sejak saat itu (pengesahan PP 41 tahun 2021) kita siapkan semua sistem aplikasinya dengan matang, nanti semua akan terintegrasi under IBOSS. Approve dimana saja, kapan saja, maka semua akan semakin mudah dan cepat”, ungkap Harlas.

Lebih lanjut ia menjelaskan, selama proses peralihan perizinan kepelabuhanan dari tanggal 14 Agustus 2021 (pelimpahan dari KSOP) hingga nanti 27 September 2021 (IBOSS siap digunakan penuh), sambil menunggu sistem digitalisasi ini berjalan dengan matang, BP Batam tetap melakukan pelayanan perizinan kepelabuhanan secara manual.

"Jangan sampai ada kekosongan pelayanan ke masyarakat, kita tidak mau investasi atau kegiatan berusaha terhambat, sehingga kita laksanakan secara manual, namun tetap memprioritaskan pelayanan yang excellent,” ungkap Harlas.

Tercatat, terdapat 13 jenis perizinan sektor transportasi bidang kepelabuhanan yang dilayani di PTSP BP Batam. Data perizinan sampai dengan 17 september 2021 pukul 16.47, tercatat terdapat 1.387 dokumen selesai dari 1397 yang masuk.

Lebih lanjut ia katakan, bahwa pelaku usaha justru memberikan apresiasi kepada BP Batam, karena meskipun selama masa transisi ini dilakukan secara manual, mereka tetap merasakan kepuasan karena dokumen dapat selesai jauh lebih cepat daripada biasanya.

“bahkan yang biasa selesai sampai 2 hari, ini jadi 2 atau 1 jam selesai, ditunggu di MPP sambil minum kopi selesai, dan ternyata banyak. 1300-an lebih dokumen dalam sebulan, mereka selesai semua, tentu dengan persyaratan yang lengkap.” Imbuhnya.

Kedepan BP Batam akan terus berkomitmen memberikan pelayanan prima dan excellent kepada pelaku usaha, salah satunya dengan aplikasi digital untuk memproses perizinan bidang kepelabuhanan yang terintegrasi di IBOSS . Sistem online Indonesia Batam Online Single Submission, rencananya akan mulai dapat disosialisasikan kepada pelaku usaha pada tanggal 27 September 2021. 

Ketum APKASINDO Galut Manurung Minta Kejaksaan Selektif Periksa Petani PSR

By On Juni 20, 2021

Pekanbaru - Dr cn Ir Gulat Manurung, MP.C.APO Ketua Umum DPP APKASINDO (Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia) meminta aparat hukum khususnya dari Kejaksaan supaya seselektif mungkin melakukan pemeriksaan terhadap petani peserta PSR (Peremajaan Sawit Rakyat).


"Jika tetap polanya disamakan seperti APBN atau APBD maka saya pastikan harapan target Presiden Jokowi tidak akan tercapai.

Faktanya hampir di 22 Provinsi perwakilan DPW APKASINDO menjadi ketakutan, ya sudah banyak Petani penerima PSR takut untuk melanjutkan PSR yang sudah diterima atau Petani takut untuk mengusulkan permohonan menjadi peserta PSR demikian juga pihak Dinas Perkebunan Kabupaten Kota dan Provinsi," ujar Gulat Manurung.


Dikatakann Gulat, ini merupakan permasalahan serius, disaat Presiden Jokowi dengan sekuat tenaga berupaya untuk peningkatan capaian target PSR yang per tahun ini baru mencapai 44% dari total target 500.000 hektar dan tahun ini merupakan tahun terakhir.


"Sumber Dana PSR ini hasil gotong royong stakeholder sawit, termasuk Petani, ya benar kami menyumbang paling sedikit Rp.362/Kg dari TBS kami, dan dana itu dikelola oleh BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit), semua dana itu berasal dari Pungutan Eksport (PE) CPO, beda dengan Bea Keluar (BK) eksport CPO yang untuk pendapatan negara. Dana PE tersebut filosofinya dari sawit ke sawit, salah satunya ya untuk Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), kita harus melihat secara utuh mengenai dana PE ini, jangan sampai menimbulkan kegaduhan," pinta Gulat.


"Minggu depan kami dari DPP APKASINDO akan Audiens ke Pak Muldoko selaku Ketua Dewan Pembina DPP APKASINDO untuk meminta arahan dan selanjutnya kami akan audiens ke Kejagung yang didampingi Dewan Pembina DPP APKASINDO, “ya kesamaan persepsi tentang PSR ini sangat penting dengan Bapak-Ibu yang di Kejagung. Selanjutnya kami akan ke BPDPKS dan Kementan, ini sangat urgen."


"Kami DPP APKASINDO sangat menghormati dan memahami tugas APH (Aparat Penegak Hukum) dan kedepannya DPP APKASINDO akan meminta pendampingan dari APH supaya kedepannya perjalanan PSR ini lebih kencang."


"Ya kalau hanya kesalahan administrasi sebaiknya diserahkan saja ke Kementerian terkait supaya diperbaiki, jangan semuanya dianggap indikasi korupsi, namanyapun petani, kan sangat awam maka itu perlu didampingi, apalagi kalau sampai di BAP, 3 minggu pasti demam," ujar Gulat.


Jika memang dana PSR tersebut disalahgunakan dan terbukti dari hasil Audit BPK, “maka saya sendiri sebagai Ketua Umum DPP APKASINDO siap mengantar langsung oknum tersebut ke APH, itu komitmen kami DPP APKASINDO" ucap Gulat.


Gulat menyebut, jika ada kesalahan administrasi dan sebatas tata pelaksanaan, pembuatan jadwal pelaksanaan, Apkasindo siap lebih luas untuk membantu masyarakat petani atau Koperasi, Apkasindo itu tersebar di 144 Kabupaten Kota dari 22 DPW Provinsi, kami siap untuk itu.


"Jangan asal main panggil panggil dan periksa petani, jika seperti ini, gagal total Program strategis Pemerintah ini, Gagal Program Presiden Jokowi untuk masyarakat karena petani peserta replanting akan ketakutan dan mundur, karena masyarakat petani itu banyak awam tidak seperti kontraktor dana APBN yang sudah terbiasa dengan regulasi hukum, apalagi ini bukan APBN, wong duit kami sendiri kok, ya kami harus dibimbing, termasuk aspek hukum ini.

Membujuk petani supaya mau ikut PSR itu bukan pekerjaan mudah, luar biasa susahnya, nah ketika petani mau ikut PSR ya seperti sekarang, akhirnya  petani pada merajuk. Lahan petani sawit itu sudahlah tua renta, bibit nya dulu gak jelas, jarak tanam salah, populasinya 60% dibawah normal, dan produktivitasnya hanya 40% dari seharusnya, maka itu Presiden meluncurkan Program PSR tanpa APBN. Jika Petani sawit sedikit yang ikut PSR, nantinya ini akan jadi beban pemerintah kedepannya, ya dari indicator produktivitas akan berdampak ke kesejahteraan petani sawit," sebutnya.


Gulat mengusulkan pihak BPDPKS dan Menteri Keuangan tambah saja lagi dewan pengawas di BPDPKS dari aparat penegak hukum (Kepolisian dan Kejaksaan), biar pendampingan langsung melekat di PSR ini, ini adalah bentuk komitmen kami mendukung kinerja APH.


"Sekarang saya membaca dari media-media dan mendengar  malah orang dari BPDPKS dan Ditjenbun  pun sudah dipanggil oleh aparat penegak Hukum dari Kejaksaan,  ini  akan sangat merepotkan semua dan berujung mandeknya program PSR ini," ucapnya.


Untuk meminimalisir kemungkinan penyimpangan penggunaan dana ini perlu segera dibuatkan standart RAB PSR secara rinci biar gak multi tafsir demikian juga standar acuan rekanan PSR, jadi yang mengerjakan PSR itu gak berasal dari kontraktor “jadi-jadian”, bukan asal asalan dari kontraktor tukang gali parit atau kabel, ditunjuk menjadi kontraktor PSR, itu tak akan nyambung dan gagal karena spesifikasi kontraktor gali kabel atau parit berbeda jauh dengan spesifikasi PSR.


BPDPKS juga harusnya memiliki pegawai yang ahli sawit dan bukan ahli keuangan saja semuanya, ahli sawit bisa difungsikan untuk pengawas dan pembimbing di lapangan jangan bergantung ke Kementerian Pertanian, gak cukup Pegawai Kementan mengurusin PSR di seluruh Indonesia, kasian petani kalau dikorbankan seperti saat ini jadi gaduh di 22 Provinsi Sawit.


Tujuan Pungutan Eksport  yang Petani juga mempunyai andil, adalah  sangat mulia, seperti Program B-30 (biodisesel), Beasiswa anak-buruh tani untuk kuliah di kampus vokasi sawit, bantuan sarana-prasarana pertanian, riset, kampanye sawit, peningkatan SDM Petani dan lain-lain. Itu Biosolar yang di SPBU itu hasil sumbangan Petani, kalau gak dibantu dari dana PE eksport CPO,  biodiesel (B30) yang di SPBU bisa-bisa Rp.11.000/liter.


"Kami dari APKASINDO mengajak semua APH untuk sama-sama mensukseskan Program Presiden Jokowi sector PSR ini,  PSR ini untuk masyarakat dan kepentingan Nasional, lanjut Gulat Manurung yang juga Ketua Bravo-5 Provinsi Riau (Relawan Jokowi)," ajaknya.


Masih banyak PR kita untuk mensukseskan sawit Indonesia sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia dan penghasil devisa terbesar, seperti misalnya Potongan timbangan TBS Petani di PKS-PKS, belum lagi masalah permainan timbangan di PKS yang tidak pernah ditera oleh pihak terkait, ini sudah jelas-jelas Pidana (penipuan ke petani sawit), ini lebih parah lagi dan bukan rahasia," kata Gulat. 

Formasi Riau Minta Kejati Riau Terbuka dan Tegas Soal Laporan Bupati Kuansing

By On Juni 19, 2021

Direktur FORMASI Riau, Dr. Muhammad Nurul Huda.,SH.,MH Ahli Hukum Pidana Indonesia.


Riau, Kuansing -
Direktur Forum Masyarakat Anti Korupsi (Formasi) Riau, Dr Muhammad Nurul Huda SH MH meminta Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Riau memberikan statman yang jelas ke publik atas dugaan pemerasan yang dilaporkan Bupati Kuantan Singingi, Andi Putra kepada Kejati Riau.


"Kajati Riau Dr Jaja jangan diam dong, berikan stateman yang jelas dan tegas ke publik Riau. Kapan kasus ini dituntaskan, dan apa sudah ada tim khusus yang dibentuk untuk mengusut laporan Bupati Kuansing ini," ujar Dr Nurul Huda.


"Kami menilai, jika sikap tegas tidak segera ditunjukkan Kajati Riau. Kami ragu pencegahan dan pemberantasan korupsi dibawah Kajati riau, Dr Jaja berjalan dengan baik," sambungnya.


Untuk itu, Formasi Riau memberikan saran kepada Kajati Riau, Dr Jaja membentuk tim khusus dan menggandeng KPK untuk mengusut laporan Bupati Kuansing Andi Putra.


Kemudian, pihaknya juga meminta percepat semua pengusutan kasus dugaan korupsi yang sedang ditangani Kejari Kuansing.


Sebelumnya diberitakan oleh Riauterkini (18/2021), sejak lepas Sholat Jumat (18/6/2021) Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) didampingi pengacaranya, Dody Fernando berada di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau. Infonya, putra mantan Bupati Kuansing Sukarmis itu datang untuk melaporkan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kuansing Hadiman. Infonya lagi, ada dugaan pemerasan.


Politisi Partai Golkar tersebut sempat diterima Kepala Kejati Riau Jajang Subagja. Setelah itu, pertemuan dilanjutkan dengan bagian pengawasan.


Usai membuat laporan, Bupati Kuansing mendampingi Pengacaranya memberi penjelasan resmi. Kepada wartawan mengatakan bahwa, Kajari Kuansing Hadiman, melalui anak buahnya berjabatan Kasi meminta uang Rp 1 Miliar kepada Bupati untuk menghilangkan namanya di perkara Tipikor yaitu kasus dana tunjangan ketika bupati menjabat sebagai Ketua DPRD Kuansing.


"Seminggu kemudian oknum jaksa Kejari Kuansing yang mengaku disuruh kepala Kejari, jabatannya Kasi Pidsus meminta uang tambahan Rp100 juta. Kalau tidak di kasi, akan ditindak lanjuti kasus dana tunjangan di DPRD," bebernya.


Atas laporan tersebut, Bupati Kuansing minta Kejati Riau meresponnua. "Kita meminta pihak Kejati untuk menanggapi laporan tersebut dan meminta pihak Kejati untuk mengambil alih kasus itu," demikian penjelasannya.


Sementara itu, Asisten Intelijen Kejati Riau, Raharjo Budi Krisnanto SH membenarkan ada  laporan pengaduan dari Bupati Kuansing terhadap Kepala Kejari Kuansing. Laporannya masih diterima di Pengawasan.


"Kita lihat dulu, masih dalam proses di Pengawasan. Nanti pihak pengawasan akan menelaah laporan tersebut," ujarnya menjawab wartawan yang sedang menunggu laporan Bupati Kuansing tuntas dan memberikan penjelasan resmi.


Ketika ditanya mengenai dugaan pemerasan, Budi Krisnanto belum bisa memberi kepastian, la minta menunggu hasil telaah Pengawasan.


Atas laporan bupati kuansing tersebut, di media galaksipost (18/2021), kejari kuansing hadiman membantah dirinya melakukan pemerasan, bahkan mengancam akan melapor balik pihak yang menuduhnya melakukan pemerasan.


Dikutip dari Postingan Dr Elvriadi di salah satu grup WhatsApp menyampaikan, "takkanlah Bupati senekat itu mengarang cerita bahwa dia diperas, tentu makin dalam kasusnya. Kang Jaja harus bersikap tegas. Coba check and recheck," tulisnya. (Rls/Tim)

Rudi Tinjau Vaksinasi Covid-19 Bagi 1.300 Karyawan dan Tenant di Nagoya Hill Shopping Mall Redaksi

By On Juni 02, 2021


Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, meninjau vaksinasi Covid-19 bagi 1.300 karyawan dan tenant di Nagoya Hill Shopping Mall, Sabtu (29/5/2021) pagi. Rudi berharap, dengan vaksinasi tersebut, penyebaran Covid-19 di pusat perbelanjaan bisa diantisipasi.

"Mudah-mudahan kita bisa melewati gelombang ketiga (penyebaran Covid-19). Sekarang kita jangan berpikir takut rugi dulu, kalau Covid-19 beres, baru kita bakal mendapatkan untung," ujar Rudi.

Ia mengatakan, Batam saat ini memiliki kebijakan pembatasan pergerakan masyarakat. Ia juga meminta pengelola mal untuk mendukung dan menerapkan protokol kesehatan di pusat perbelanjaan tersebut.

"Vaksinasi ini juga bagian dari upaya kita menangani Covid-19. Usai divaksin, semua masih tetap wajib menerapkan protokol kesehatan," katanya.

Dalam kegiatan yang dihadiri Wakil Gubernur Kepri, Marlin Agustina, Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, dan beberapa pejabat lain itu, Rudi mengatakan bahwa penanganan Covid-19 di Batam terus digencarkan. Salah satunya, mengantisipasi penularan melalui pasien tanpa gejala (Orang Tanpa Gejala/OTG).

"Pasien OTG kita kumpulkan semua di Asrama Haji untuk menjalani masa karantina demi memutus rantai penyebaran Covid-19," katanya.

Bagi Rudi, kebijakan tersebut dinilai efektif agar karantina mandiri benar-benar mampu menjadi solusi mengantisipasi penularan Covid-19 meluas.

"Kita punya kewajiban menyelamatkan nyawa orang lain dan tidak menularkan virus kepada orang lain," katanya.

Rudi tak lupa mengingatkan semua tenant di mal untuk mengikuti aturan yang termuat dalam Surat Edaran Wali Kota Batam untuk membuat jarak dan membatasi pengunjung agar tidak terjadi kerumunan. Sejumlah fasilitas penunjang protokol kesehatan juga harus dilengkapi.

"Mari sama-sama kita melawan Covid-19 ini dengan protkes 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas," katanya.


Editor: jj

Kronologi 3 Warga dari Riau Tenggelam Saat Mudik ke Sumbar Lewat Sungai

By On Mei 14, 2021

Dokumen istimewa


Pekanbaru –
Tiga orang warga dari Kabupaten Bengkalis, Riau, meninggal dunia akibat tenggelam saat mudik ke Sumatera Barat (Sumbar) melewati jalur sungai.


Dilansir KOMPAS.com, Koordinator Pos SAR Limapuluh Kota Robi Saputra mengatakan, korban awalnya menyewa perahu mesin milik warga Desa Tanjung, Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar, Riau, Rabu (12/04/2021) pukul 14.00 WIB.


“Pemudik ini pulang melewati jalur sungai karena ada penyekatan mudik,” kata Robi, saat diwawancarai Kompas.com di Desa Tanjung, Jumat (14/05).


Dia melanjutkan, pemudik menggunakan dua perahu mesin. Satu perahu berisi empat penumpang, lima orang masuk operator.


Sementara perahu yang kedua berisi tiga penumpang dan satu operator. Perahu mesin tersebut bergerak melewati Sungai Kopu di Desa Tanjung.


Arus sungai ini sangat deras dan ekstrem, apalagi sedang pasang.


Sesampainya di Toluok Subanio, perahu berpenumpang empat pemudik tiba-tiba terbalik saat melawan arus.


“Penumpang atas nama Rahman Rahim selamat, sedangkan tiga orang lainnya tenggelam. Termasuk operator segol (Rais) juga selamat,” sebut Robi.


Ketiga korban tenggelam, tambah dia, berdasarkan keterangan korban selamat, tidak bisa berenang.


Sementara satu perahu mesin berpenumpang tiga orang melapor ke Pos SAR Limapuluh di Desa Muara Paiti.


Karena kejadiannya di dekat Desa Tanjung yang ada hilir sungai, warga berbondong turun ke sungai mencari korban.


Tim SAR Limapuluh Kota bersama ratusan pemuda Desa Tanjung mencari korban dengan menyusuri sungai.


Termasuk pencarian korban dibantu Tim SAR Pekanbaru, BPBD, Tagana dan TNI, karena korban diperkirakan hanyut ke hilir Sungai Kampar.


Peralatan yang digunakan untuk pencarian berupa perahu karet tim SAR dan BPBD, serta perahu mesin milik warga Desa Tanjung.


“Kami ada dua tim dari Pos SAR Limapuluh dan SAR Pekanbaru. Dibantu BPBD dan Tagana, serta pemuda Desa Tanjung,” sebut Robi.


Petugas memang sempat kesulitan mencari jasad ketiga korban, karena kondisi air sungai sedang pasang dan keruh. Apalagi, arus sungai deras.


Namun, berkat kerja sama tim dam warga, korban berhasil ditemukan pada pencarian hari kedua.


Ketiga korban ditemukan hari ini. Para korban dievakuasi dan dibawa ke kampung halamannya di Sumatera Barat.


“Alhamdulillah, ketiga korban sudah berhasil kami temukan,” ucap Robi.


Sebagaimana diberitakan, empat orang warga dari Riau nekat mudik ke Sumatera Barat melewati jalur sungai.


Mereka menyewa perahu mesin dari Desa Tanjung, Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar, Rabu (12/5/2021), sekitar pukul 14.00 WIB.


Mereka nekat pulang ke kampung halaman ke Sumatera Barat ketika pemerintah melarang rakyatnya mudik lebaran.


Namun, perahu mesih atau segol yang kemudikan oleh Rais, warga Desa Tanjung, tenggelam akibat arus yang deras.


Ada pun tiga orang penumpang tewas, yakni Fadil Irsandi (20), Rajis (37), dan Novi Arisman (31).


Sedangkan korban selamat bernama Rahman Rahim (20).(*)

Setelah Miliki Wakil, Jajaran Pemko Tanjungpinang Berikan Kejutan Kepada Wali Kota

By On Mei 12, 2021

Istimewa


Tanjungpinang -
Setelah mendapat hadiah Wakil Wali Kota sehari sebelumnya, malam harinya tepat pukul 00.00 Wib, sejumlah jajaran Pemko Tanjungpinang memberikan kejutan hari ulang terhadap Walikota Tanjungpinang Hj. Rahma S.IP di kediamannya, Selasa (11/5/2021) dini hari.


Masih dalam suasana yang penuh kejutan, Rahma menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemeluk jajaran Kota Tanjungpinang yang datang memberikan kejutan.


"Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada semua yang telah menyempatkan waktu datang untuk memberikan ucapan, semoga kita semua selalu dalam keberkahan dan tetap jaga kesehatan," ujarnya sambil diaminkan oleh yang hadir.


Rahma yang didampingi oleh suaminya, HM Agung Wira Dharma, SH juga menyampaikan dirinya tidak menyangka bahwa di hari ulang tahun juga mendapatkan kado istimewa yakni terpilihnya Wakil Wali Kota Tanjungpinang. 


"Lebih istimewanya, di hari ulang tahun saya ke-46 ini diberi hadiah isitimewa yaitu dengan terpilihnya Wakil Wali Kota Tanjungpinang, semua itu atas kehendak Allah dan menjawab pertanyaan masyarakat atas kehadiran Wakil Wali Kota, semoga ini semua membawa berkah untuk kita semua dan menjadikan Kota Tanjungpinang yang lebih baik dan maju," lanjut Rahma.


Zulhidayat, S.Hut, Plt. Kepala Dinas PUPR Kota Tanjungpinang, RSUD Dirut, Kabid Dinkes menyampaikan ucapan selamat ulang tahun dan mendoakan Wali Kota Tanjungpinang, Hj. Rahma, S.IP agar selalu diberi kesehatan dan keberkahan dalam memimpin Kota Tanjungpinang. 


"Selamat ulang tahun Ibu Wali Kota, semoga selalu diberi kesehatan, kesuksesan dan keberkahan dalam menjalankan amanah sebagai pemimpin di Kota Tanjungpinang," katanya.


Selain para kepala OPD, turut memeriahkan memberikan kejutan untuk orang nomor satu di Tanjungpinang tersebut, Kabag Prokompim Setdako Elvi Arianti, S.Pt, M.Si seluruh beserta ksubag, serta staf protokol dan komunikasi pimpinan yang dalam kesehariannya mengikuti segala bentuk kegiatan Wali Kota. Selain itu juga hadir para kasubbag bagian Umum beserta staf. (Red)

Bupati Asahan Bersama Kapolres Tinjau Pos Penyekatan Larangan Mudik

By On Mei 10, 2021

Istimewa

Riau - Dalam rangka memantau Pos Penyekatan Arus Mudik di wilayah Kabupaten Asahan, Bupati Asahan H. Surya, Bsc dan Kapolres Asahan AKBP Nugroho Dwi Karyanto SIK, meninjau langsung pos penyekatan larangan mudik lebaran di pintu masuk dan keluar wilayah Kabupaten Asahan, Senin (10/05/2021).


Bupati Asahan H. Surya, BSc mengatakan,  peninjauan langsung untuk memantau pos penyekatan mudik dan melihat secara langsung pengamanan yang dilakukan sesuai instruksi Pemerintah pusat terhadap larangan mudik yang dimulai dari tanggal 06 Mei 2021 sampai dengan 17 Mei 2021.


Pos penyekatan yang dipantau pada hari ini antara lain Pos Penyekatan II Simpang empat, yang berada di Jalan Perintis, Jalinsum Medan-Tanjungbalai, KM 175 - 176, Dusun VII B.Batu X Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat. Selanjutnya di Pos Penyekatan III Aek ledong, yang berada di Jalinsum Medan-Rantau Prapat KM.213 - 214 Desa Aek Ledong, Kec. Aek Ledong.


Terkait Hari Raya Idul Fitri yang semakin dekat dan untuk mengantisipasi para pemudik yang akan berlebaran di kampung halaman, jajaran Polres Asahan, Dinas Perhubungan bekerjasama dengan TNI, Pol PP serta Dinas Kesehatan semakin gencar melaksanakan penyekatan di jalur masuk dan keluar wilayah Kabupaten Asahan. 

"Semuanya ini dilakukan untuk menjaga masyarakat Kabupaten Asahan agar tetap sehat dan terhindar dari Covid-19. Penyekatan dilakukan secara berjenjang sampai ke tingkat kecamatan", ujarnya 


Sementara Kapolres Asahan AKBP Nugroho Dwi Karyanto, SIK mengatakan pemeriksaan akan dilakukan kepada semua pelintas dari luar daerah yang melewati wilayah Kabupaten Asahan. Di tempat penyekatan juga disediakan petugas kesehatan untuk melakukan tes swab bagi mereka yang melintas.


“Di hari ke 5 Ops Ketupat Toba, ada sekitar kurang lebih 156 pemudik yang sudah kita suruh putar balik. Hal ini dikarenakan mereka tidak dapat menunjukkan dokumen surat keterangan bebas covid, untuk itu seluruhnya kita lakukan tindakan tegas dan menyuruh putar balik," tegas Nugroho.


Sementara di setiap pos juga terlihat beberapa badut pengaman sebagai terobosan pihak Polres Asahan dalam membantu melakukan penegakan hukum dan  kesan yang lebih humanis. Kapolres juga berharap kepada seluruh masyarakat yang akan mudik, untuk menunda mudik dan berwisata dulu sampai pandemi Covid-19 ini mereda.


Selanjutnya Bupati dan Kapolres Asahan memberikan bingkisan berupa makanan dan minuman untuk personel Pos Pam dalam melaksanakan tugas pengamanan Operasi Ketupat Toba 2021. (Abdul F)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *